Harmoni Alam di Bawah Langit Gresik

 

Di sebuah kota kecil di tepi pantai Jawa Timur, tepatnya di Gresik, tinggal seorang mahasiswa bernama Bima. Bima adalah seorang pemuda berusia dua puluh satu tahun yang sedang menempuh pendidikan di jurusan Biologi Lingkungan. Semangatnya untuk belajar tentang alam begitu besar, namun ia sering kali bingung ketika membedakan antara ekologi dan ilmu lingkungan. Hingga suatu hari, hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan seorang wanita tua bijaksana bernama Nenek Laras.

 

Nenek Laras adalah seorang ahli ekologi dan pemilik sebuah rumah kecil di pinggir hutan bakau. Konon, ia telah melakukan penelitian selama puluhan tahun tentang ekosistem mangrove di sekitar daerah itu. Bima sering melihatnya duduk di depan rumah, mengamati burung-burung yang terbang di atas air payau. Ketertarikannya pada kehidupan satwa liar dan keindahan alam membuat Bima memberanikan diri untuk mendekat.

 

“Nenek, bolehkah aku bertanya?” sapa Bima dengan hati-hati. “Aku ingin tahu lebih banyak tentang ekologi dan ilmu lingkungan, tapi aku sering kali bingung. Apakah Nenek bisa menjelaskannya?”

 

Nenek Laras tersenyum hangat. “Tentu saja, Nak,” katanya, sambil mempersilakan Bima duduk di bangku kayu di sebelahnya. “Mari aku ceritakan sesuatu. Kau lihat burung-burung camar itu?” ujarnya sambil menunjuk ke arah burung-burung yang sedang mencari makan di antara akar-akar bakau. “Ketika kita berbicara tentang bagaimana burung-burung ini berinteraksi dengan air, pohon bakau, dan ikan-ikan kecil di sini, kita sedang mempelajari ekologi. Ekologi adalah tentang bagaimana semua makhluk hidup ini berhubungan satu sama lain dan dengan lingkungannya. Setiap spesies di sini memiliki peran, dan kita mencoba memahami pola serta proses yang terjadi di alam.”

 

Bima mengangguk, berusaha mencerna penjelasan Nenek Laras. “Jadi, ekologi lebih fokus pada interaksi di dalam ekosistem itu sendiri?”

“Benar,” jawab Nenek Laras. “Tetapi ilmu lingkungan berbeda. Ilmu lingkungan berfokus pada dampak manusia terhadap alam dan mencari cara untuk memperbaikinya. Misalnya, kita tidak hanya mempelajari bagaimana ekosistem mangrove berfungsi, tetapi juga bagaimana polusi dari pabrik-pabrik di sekitar sini memengaruhi air dan merusak habitat hewan-hewan di sini. Kita kemudian mencari solusi untuk masalah ini, seperti mengembangkan kebijakan atau teknologi untuk mengurangi polusi.”

 

Bima mulai memahami perbedaan itu, tapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. “Apakah ada hubungannya dengan keberadaan pabrik-pabrik di sekitar sini?” tanyanya penasaran.

“Ah, pertanyaan yang bagus,” kata Nenek Laras. “Beberapa dekade lalu, tidak jauh dari sini berdiri pabrik semen besar yang membuang limbahnya ke sungai. Burung-burung seperti camar dan kuntul mulai berkurang karena ikan-ikan di muara ini terkontaminasi. Aku terlibat dalam penelitian yang menunjukkan dampak pencemaran itu terhadap ekosistem dan mengusulkan cara-cara untuk membersihkan air serta mengembalikan kehidupan di sekitar mangrove.”

 

Mendengar cerita itu, Bima mulai merasakan panggilan hati untuk mengambil peran lebih besar dalam menjaga alam. “Jadi, jika aku ingin menjadi bagian dari solusi, ilmu mana yang harus kupelajari lebih dalam, Nek? Ekologi atau ilmu lingkungan?”

 

Nenek Laras tertawa kecil, suaranya hangat dan menenangkan. “Nak, kau tidak perlu memilih salah satu. Kedua ilmu itu saling melengkapi. Kau bisa menjadi seorang ahli ekologi yang mempelajari bagaimana ekosistem berfungsi, dan sekaligus memanfaatkan pengetahuan itu untuk melindungi lingkungan dengan ilmu lingkungan. Ingat, menjaga harmoni alam tidak hanya membutuhkan pemahaman, tetapi juga tindakan.”

 

Bima tersenyum, seakan-akan matanya terbuka untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Hari itu, di bawah langit Gresik yang memerah oleh matahari terbenam, ia bertekad untuk mendalami keduanya, agar kelak bisa menjadi penjaga alam yang bijaksana seperti Nenek Laras.

 

Selengkapnya

Superblok, Barcelona

Pada tahun 2014, kota Barcelona dihadapkan dengan masalah polusi yang serius. Barcelona dan 35 kota sekitarnya secara konsisten gagal memenuhi target kualitas udara yang sehat bagi warganya. Studi menunjukkan bahwa polusi udara di wilayah ini menyebabkan sekitar 3.500 kematian prematur setiap tahun . Lalu lintas di kota juga menyebabkan kebisingan yang parah. Sebagai respons, kota ini mengembangkan rencana Mobilitas Perkotaan yang luas dengan harapan mengurangi lalu lintas sebesar 21 persen. Bagian paling keren dari rencana ini adalah konsep yang disebut "superilles" atau dalam Bahasa Inggris berarti "superblock". Ini adalah konsep desain urban yang dimaksudkan untuk meminimalkan lalu lintas mobil di pusat kota.

Kata "superblock" telah digunakan sebelumnya untuk menggambarkan blok kota besar tanpa lorong untuk mobil. Tapi bukan itu yang terjadi di sini. Inilah cara kerja rencana Barcelona. Anda mengambil sembilan blok kota persegi dan menutup bagian dalam untuk kegiatan lalu lintas kendaraan bermotor. Jadi bus, truk angkutan besar, atau kendaraan apapun yang mencoba untuk melalui dari satu bagian kota ke bagian berikutnya harus berkeliling batas terlebih dahulu. Di dalam superblock, batas kecepatannya diatur hingga hanya 10 kilometer per jam, dan parkiran tepi jalan diganti dengan parkir bawah tanah. Itu berarti Anda harus berjalan untuk menuju pasar, bekerja, dan aktivitas lainnya.

Dalam sembilan perimeter blok persegi ini, Anda akan memiliki semacam streetscape yang menyenangkan di mana orang bisa berkeliling, berbaur, dan melakukan hal-hal tanpa rasa takut terhadap mobil di sekitarnya.

Untuk memahami dampak rencana ini, kita bisa melihat ke kota Vitoria-Gasteiz di barat laut Barcelona yang telah menerapkan superblock sejak 2008. Implementasi ini telah memberikan dampak yang luar biasa: ruang pejalan kaki meningkat dari 45 persen hingga 74 persen. Dengan lalu lintas yang jauh lebih sedikit, tingkat kebisingan menurun dari 66,5 dBA menjadi 61 dBA . Yang paling mengesankan dari semuanya, ada pengurangan 42% dalam emisi nitrogen oksida dan pengurangan 38% dalam polusi partikel di daerah tersebut . Di atas itu, bisnis lokal justru mendapatkan keuntungan lebih.

Lokasi Perencanaan Superblok

Apa yang secara konsisten terlihat ketika jalan-jalan diubah untuk memprioritaskan manusia lebih dari mobil adalah tidak ada penurunan kegiatan ekonomi, melainkan sebaliknya. Anda mendapatkan lebih banyak orang berjalan dan bersepeda, berjalan lebih lambat, berhenti lebih sering untuk mengunjungi area bisnis, dan area tersebut menjadi pusat sosial di mana aktivitas cenderung berkembang dengan sendirinya.

Barcelona memiliki beberapa keuntungan unik dalam rencana ini, yang sebagian besar sudah ada sebelum rencana ini dirancang. Distrik Eixample, tempat superblock direncanakan, telah dirancang pada tahun 1859 dalam struktur grid berulang oleh Ildefons Cerdá. Dia merencanakan prasarana yang terdistribusi merata seperti sekolah dan rumah sakit. Namun, para desainer superblock bersikeras bahwa kota tidak memerlukan struktur jaringan yang sederhana untuk menerapkan rencana semacam ini. Superblock dapat bekerja di mana saja.

Beberapa kota di Amerika Serikat telah mencoba proyek serupa untuk meminimalkan penggunaan mobil, namun biasanya hanya diterapkan pada area yang padat dan modern dengan banyak bisnis yang sudah ada. Namun, yang membuat rencana Barcelona unik adalah mereka tidak hanya fokus pada satu lingkungan mewah atau alun-alun kota untuk dijadikan kawasan pejalan kaki. Sebaliknya, dengan mengusulkan konsep superblock di seluruh kota, mereka berhasil menyediakan ruang bebas mobil yang nyaman dan aman untuk semua orang, tanpa memandang bagian kota mana mereka berada. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap warga Barcelona, baik yang tinggal di pusat kota maupun di pinggiran, dapat menikmati manfaat dari lingkungan yang lebih sehat dan ramah pejalan kaki.

Potensi Implementasi di Kota Lain

Meski tampak optimis, model di mana setiap penduduk kota memiliki mobil dan mengendarainya di mana-mana membatasi pertumbuhan dan kesehatan kota. Jadi, dengan satu atau lain cara, kita harus menemukan cara agar banyak orang tinggal dekat satu sama lain tanpa semuanya memiliki mobil. Mereka harus bisa berkeliling, bekerja, bermain secara langsung, dan memiliki kehidupan yang menyenangkan tanpa mobil.

Sumber:

1. Vox Media on Youtube. 2017.
2. "Air Pollution in Barcelona." European Environment Agency, 2014.
3. "Annual Deaths from Air Pollution in Barcelona." World Health Organization, 2014.
4. "Superblocks in Vitoria-Gasteiz: A Case Study." Environmental Research Journal, 2018.
5. "Impact of Superblocks on Air Quality and Noise Levels." Journal of Urban Planning, 2019

Selengkapnya

Buku Republik Perencana

Download Disini

Selengkapnya

Perlukah KNKTr, Komite Nasional Keselamatan Tata Ruang Dibentuk?

Tulisan ini secara original berjudul Longsor di Cimanggung dan Begundal Profesi -- terkait gagasan KNKTr, Komite Nasional Keselamatan Tata Ruang 

Ditulis Oleh: Jilal Mardhani (12 Januari 2021) 

+++ 

Tadi malam saya menghubungi kawan yang dulu sama-sama kuliah di Planologi, ITB. Dicky Syahromi. Dia setahun lebih muda. Beberapa waktu lalu pernah ditugaskan sebagai Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Jawa Barat. 

"Ada pejabat BPBD yang tewas juga saat longsor di Sumedang. Pernah jadi staf Dicky?" 

"Staf dari BPBD Kabupaten Sumedang, bang. Dia yang datang pertama kali (ke lokasi) untuk melakukan assessment di hari kejadian tersebut. Almarhum ini bukan staf langsung di bawah saya (dulu). Tapi dia memang staf yang tangguh dan cepat (tanggap) untuk menangani bencana yang terjadi di wilayahnya. Kita benar-benar merasa kehilangan." 

Innaa lillahi wa innaa ilaihi rojiuun. 

+++ 

Di hari naas bagi Sriwijaya Air yang jatuh di perairan sekitar Kepulauan Seribu, saat mengangkut 50 penumpang dan 12 crew dari Jakarta ke Pontianak, Sabtu 9 Januari 2021 lalu, musibah lainnya juga menimpa warga Sumedang. 

Akhir pekan lalu itu, pada jam yang berdekatan, bencana tanah longsor terjadi di salah satu wilayah perbukitan Jawa Barat tersebut. Yedi S Sos, staf BPBD Sumedang, segera mendatangi lokasi kejadian. Bersama dengan sejumlah aparat dari instansi lainnya, mereka mempersiapkan proses evakusi yang perlu segera dilakukan. 

Tapi sore itu, musibah longsor kedua menyusul. Menggulung tanah perbukitan yang berada di atas mereka. Lalu turun menyapu apa saja yang dilintasinya. Termasuk Yadi dan beberapa yang lain. 

Mereka tak sempat menyelamatkan diri. Gugur saat membantu korban longsor pertama yang terjadi beberapa jam sebelumnya. 

Tanah longsor yang kedua petang itu, juga menewaskan almarhum Kapten Inf. Setyo Pribadi, Danramil Cimanggung. Almarhum Suhanda, Kasi Trantib Kec. Cimanggung. Juga sejumlah korban lainnya. 

Kapolres Sumedang, AKBP Eko Prasetyo Robbyanto adalah salah seorang yang sempat menyelamatkan diri. Pada sejumlah media dikisahkannya, upaya yang dilakukan di saat genting itu. Bersama sejumlah wartawan yang sedang meliput, mereka memecahkan jendela masjid di dekatnya. Agar dapat berlindung di sana. Sebelum longsor kedua terjadi, Danramil yang tak sempat menyelamatkan diri, sebetulnya sempat terlihat berdiri di belakang dia.  

+++ 

Sekitar jam 10 pagi ini (12-1-2021), portal CNN Indonesia melaporkan, korban meninggal dunia yang ditemukan sudah berjumlah 15 orang. 

Beberapa waktu sebelumnya, saya menerima daftar Korban Hilang yang berjumlah 28 orang. Ketika itu,  jumlah yang tewas masih tercatat 13 jiwa. Belum adà konfirmasi apakah 2 mayat tambahan yang dilaporkan CNN Indonesia tersebut, merupakan bagian dari nama-nama yang dinyatakan hilang itu. 

+++ 

Dari pemberitaan berbagai media online, musibah itu terjadi karena bukit setinggi 50 meter yang berada di belakang kompleks Pondok Daud, amblas. Celakanya, sebagian rumah di Perum SBG Parakan Muncang yang berada di atas bukit tersebut, juga ikut meluruh. Lebar tebing yang longsor diperkirakan sekitar 60 meter. 

Tadi malam, rekan kuliah yang saya hubungi itu, juga mengirimkan sejumlah infografis. Terkait lokasi musibah. Dari sana, tentu dapat dimaklumi jika tim SAR gabungan harus bekerja ekstra hati-hati. Kemungkinan bukit tersebut longsor kembali dan meruntuhkan rumah-rumah lain yang berada di atasnya, sangat patut diwaspadai. 

+++ 

Sebagaimana diberitakan detik.com, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, perumahan Pondok Daud yang terletak di Kampung Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang itu, berada tepat di lereng bukit yang curam. Lokasi yang tidak layak dan sangat berbahaya untuk dijadikan kawasan pemukiman. 

Jika melihat infografis lokasinya, perumahan lain yang terletak di atas bukit yang longsor itu pun juga tak layak. Apalagi beberapa unit rumahnya, kemudian roboh bersama longsor susulan kedua. Diantaranya menewaskan ketiga aparat yang sedang menjalankan tugas penyelamatan di atas tadi. 

+++ 

Pertanyaannya, mengapa dan bagaimana pembangunan perumahan-perumahan tersebut, diizinkan dan dibenarkan di sana? 

Bukankah mereka harus melalui rangkaian proses panjang, yang melibatkan sejumlah kajian, juga kewenangan instansi-instansi yang bertanggung jawab, agar penggunaan lahan hingga segala kegiatan pembangunannya, sesuai kaidah dan tak membahayakan, bukan hanya mereka yang bakal mendiami, tapi juga lingkungan di sekitarnya? 

Dengan demikian, maka iterasi pertanggung-jawaban di bawah ini, sepatutnya dapat kita pertanyakan. 

Pertama, bagaimana dan sejauh mana bisa disimpulkan, bahwa musibah ini, adalah 'bencana alam', dalam arti segala sesuatunya terjadi, karena di luar kuasa manusia yang sudah berupaya maksimal menghindarinya? 

Atau kemungkinan kedua, yakni menyimpulkannya sebagai kecelakaan, karena disebabkan anomali, keteledoran yang tak disengaja, dan sebagainya? 

Atau justru kemungkinan ketiga. Musibah tersebut sesungguhnya disebabkan kesalahan manusia yang abai, tidak memenuhi standar kompetensinya, atau memang ada yang sengaja menelikung prosedur standar dan kebijakan pokok yang telah digariskan, terkait manipulasi (guna) lahan maupun pelaksanaan setiap kegiatan konstruksi di sana? 

Atau malah kemungkinan keempat yang sesungguhnya paling absurd. Karena ternyata, tak ada kebijakan dan prosedur operasional standar yang menjadi acuan, jika ada keinginan untuk memanipulasi guna lahan di sana, serta melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. 

+++ 

Ini tentang engineering, bung. 

Bukan sekedar proses administratif untuk sertifikasi profesi yang kerap saya tentang itu. Sebab, hanya dilandasi dasar kebijakan dan prosedur operasional untuk memperoleh yang 'melecehkan' ilmu pengetahuan maupun know-how Planologi. 

Beginilah jika landasan pengetahuan yang semestinya susah payah diperoleh pada perguruan tinggi, dibiarkan untuk 'diratifikasi' oleh mereka yang sesungguhnya belum memiliki pengetahuan dan know-how yang teruji dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Mulut besar dan ketidak-pahaman mereka, kali ini sesungguhnya sedang menghadapi ujuan berat. Untuk menjelaskan mengapa 'kelancungan' pada musibah di atas, perlu terjadi. 

+++ 

Musibah yang merenggut nyawa manusia, apa lagi dalam jumlah luar biasa, seperti longsor di Sumedang ini, sepatutnya disikapi serius. 

Bayangkanlah, jika puluhan yang kini masih dinyatakan hilang, ternyata menjadi bagian korban yang tak terselamatkan juga. Artinya, longsor di Cimanggung itu, berpotensi menelan korban lebih dari 40 orang. Jumlah yang sepadan untuk disetarakan dengan 62 korban kecelakaan Sriwijaya Air, Sabtu lalu. 

Jika Negara memiliki lembaga KNKT -- Komite Nasional Keselamatan Transportasi -- untuk mempelajari dengan seksama latar belakang dan penyebab kecelakaannya, mengapa hal serupa tak.dikembangkan untuk Tataruang? 

+++ 

Musibah tanah longsor di Sumedang ini, sepatutnya menjadi titik bangkit kembali, mereka yang menekuni ilmu pengetahuan dan teknologi penataan ruang (spatial planning). Keberadaannya tak bisa diserahkan pada 'begundal profesi' yang hari ini, lebih banyak 'menari' di atas kekeliruan cara pandang dan penyikapan kekuasaan, terhadap esensi keilmuan tata ruang itu, dalam menata dan mengelola kehidupan manusia, di tengah alam semestanya. 

Sebelumnya, argumentasi terkait keniscayaan teknologi yang kini semakin mampu membalikkan, ketidak-mungkinan melakukan analisa data dan informasi ruang secara komprehensif dan terintegrasi, menjadi mungkin, telah disampaikan lewat gagasan yang disebut 'aplikasi realtime tataruang'. Pemikiran sejenis yang disebutkan itu, perlu dipelopori dan dtekuni oleh ilmuan dan akademisi tata ruang di lembaga-lembaga akademis serta penelitian dan pengembangannya. 

Mengapa? 

Karena keberadaan perangkat analisa yang berbasis teknologi informasi dan komputasi tersebut, merupakan alas utama (platform) dimungkinkannya pengembangan kebijakan dan prosedur operasional standar, bagi acuan yang dibutuhkan. 

Setelah itu, baru kemudian keberadaan sejenis Komite Nasional Keselamatan Tararuang dapat terselenggara lebih efektif. Sebab, perangkat memadai untuk melakukan 'proses audit' semestinya -- sebagaimana yang perlu dilakukan terhadap longsor di Sumedang hari ini -- telah tersedia. 

Jika kedua hal itu terwujud, mungkin kita boleh berharap, untuk menumpas 'begundal-begundal profesi' yang berkeliaran di ruang Indonesia ini. 

Selengkapnya

Menelusur Penyebab Bencana Luwu Utara dan Merekam Hikmahnya

Oleh: Despry Nur Annisa (Founder Panrita Studio)

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ±17.508 pulau. Garis pantai Indonesia memiliki panjang ± 81.000 Km, lautan yang memiliki luas ± 5.800.000 Km², dan jumlah penduduk masih berada di peringkat ke-4  dunia, ± 270 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa negara Indonesia kaya akan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Sumberdaya alamnya meliputi gas alam cair 35% dunia, minyak bumi 85% ASEAN, emas No.4 dunia, 550 spesies mamalia, dan lain sebagainya (Santosa, 2016).

Selain kekayaan SDA dan ketersediaan SDM yang melimpah, Indonesia juga berada dalam posisi ring of fire (cincin api) dunia yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo Australia. Keberadaan lempeng tektonik ini juga dibarengi dengan munculnya titik-titik gunung api. Posisi tersebut menjadikan Indonesia termasuk wilayah yang juga rawan terhadap bencana.Berdasarkan kondisi geomorfologi, Indonesia memiliki bentuklahan yang kompleks meliputi vulkanik, fluvial, aeolin, marin, solusional, struktural, denudasional, glasial (yang hanya terdapat pada puncak Gunung Jayawijaya Papua), organik, dan antropogenik. Bentuk-bentuk lahan ini terbentuk dari tenaga endogen maupun tenaga eksogen yang masing-masing memiliki potensi kebencanaan yang berbeda.

Definisi bencana sendiri menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Tren kejadian bencana di Indonesia sepanjang 2009-2019 meliputi bencana banjir, longsor, dan putting beliung. Ketiga bencana ini merupakan bencana hidrometeorologi. Data tersebut menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi masih dominan terjadi jika dibandingkan bencana geologi.

Salah satu bencana yang baru-baru ini terjadi adalah bencana banjir yang menimpa Luwu Utara dengan merendam 3 kecamatan yaitu Masamba, Baebuanta, dan Sabbang. Menurut warga lokal, bencana banjir ini merupakan bencana banjir parah yang pernah terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Kebanyakan menilai bahwa penyebab banjir ini karena akibat alih fungsi lahan. Namun, penulis sendiri tidak sepenuhnya sepakat dengan pendapat tersebut. Penulis berangkat dari pondasi argumen yang menjabarkan kondisi fisik lahan dan kondisi Daerah Aliran Sungai di lokasi kejadian bencana.

Pertama, kondisi fisik lahan yang utama berkaitan dengan kebencanan meliputi kondisi geomorfologi dan kondisi geologi Kabupaten Luwu Utara. Geomorfologi Luwu Utara terbentuk dari bentuk lahan asal struktural dan fluvial. Secara hazard kebencanaan, bentuk lahan yang terbentuk dari proses struktural memiliki potensi bencana gempabumi. Hal tersebut dapat dilihat pada history kejadian gempabumi di lokasi kejadian pada gambar berikut.

 

Gambar 1 ini menunjukkan bahwa lahan struktural rawan terhadap bencana gempabumi. Hal tersebut ditunjukkan dengan sebaran spasial titik-titik gempa berdasarkan pencatatan USGS dan BMKG. Adapun bentuk lahan yang terbentuk dari proses fluvial secara hazard kebencanaan memiliki potensi bencana banjir.

Selanjutnya, kondisi geologi Luwu Utara berada pada jalur Sesar Koro dan Sesar Matano. Letak Kabupaten Luwu Utara yang berada pada jalur sesar semakin menguatkan bahwa secara alami Kabupaten Luwu Utara rawan terhadap bencana geologi dan ditambah kondisi geomorfologinya berupa fluvial yang secara alami memang berpotensi terhadap bencana banjir. 

Tebalnya genangan lumpur yang tertinggal setelah banjir bandang menunjukkan yang terjadi adalah banjir lumpur (mudflow), yaitu jenis gerakan massa tanah dan sedimen (debris) yang berubah menjadi fluida akibat tingginya kandungan air dan mampu bergerak sangat cepat. Banyaknya kandungan lempung membuat mudflow mampu mengalir pada lereng yang sangat landai. Mudflow Masamba berasal dari lereng-lereng pegunungan di utaranya, yang tersusun oleh Granit Kambuno berumur Pliosen dan kelompok Metamorfik Pampangeo berumur akhir Kapur. Kedua batuan berbeda jenis dan terpisah rentang umur panjang tersebut dapat berdampingan di pertemuan lajur patahan Matano dan patahan Palu-Koro, karena kompleksnya tatanan tektonik Sulawesi yang terindikasi dari cepatnya pengangkatan daerah tersebut (mencapai 1,6 mm/tahun).

Pengangkatan tektonis yang cepat, aktifnya patahan yang menghancurkan batuan, aktifitas fluida panas geotermal, tingkat pelapukan yang tinggi, dan besarnya intensitas hujan daerah tropis, semuanya berkontribusi dalam menyediakan material yang dibutuhkan bagi mudflow Masamba. Di sisi lain, Teluk Bone yang terus mendalam secara tektonis pun memperbesar gradient (sudut lereng permukaan Bumi), memberikan cukup alasan bagi gaya gravitasi untuk menarik debris dari lereng-lereng pegunungan. Tumpukan-tumpukan debris tersebut kini membentuk dataran pesisir deltaik Rongkang-Balease, yang secara topografik menarik masyarakat untuk bermukim di wilayah ini. Sedangkan proses geologi akan terus berulang (Husein, 2020). Jadi dapat dijustifikasi bahwa, komposisi granit kambuno yang mendominasi titik kejadian bencana di hulu memiliki sifat kedap air dan mengandung mineral feldspar. Lahan yang tersusun atas komposisi ini memiliki sifat alami lebih mudah lapuk jika dibarengi oleh curah hujan yang tinggi dan titik suatu lokasi berada di jalur sesar yang intens mengalami pengangkatan geologi. Inilah yang menjadi titik awal bencana di Kabupaten Luwu Utara.

Kedua, penulis ingin membahas terkait kondisi DAS Luwu Utara sebelum kejadian bencana. DAS di Lokasi memang. Kondisi DAS tersebut sudah terlihat tidak sehat (kritis). Hal ini dapat terlihat dari dominasi kenampakan gosong sungai di citra. DAS kritis biasanya disebabkan oleh alih fungsi lahan. M.Rokhis Khomarudin, Kepala Pusat Penginderaan Jarak Jauh Lapan menyebutkan, hasil analisis tutupan lahan di DAS Balease, Rongkong dan Amang Sang An dengan citra landsat 2010-2020 menunjukkan ada penurunan hutan primer sekitar 29.000 hektar. Juga terjadi peningkatan pertanian lahan basah sekitar 10.595 hektar dan lahan perkebunan sekitar 2.261 hektar.

Adapun kondisi DAS yang belum kritis Level Up jika diinterpretasi dari citra, tidak akan menampilkan dominasi warna band kenampakan gosong sungai. Gosong sungai ini menandakan bahwa aliran DAS di area terebut memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi sehingga terjadi pendangkalan. Belum lagi jika kita melihat pola aliran Sungai Masamba yang hanya memiliki 2 ordo, yang secara alami memiliki pola aliran memanjang namun sempit. Kondisi ini jelas semakin memperparah bencana hulu sehingga longsoran hulu meluap melebihi kapasitas daya tampung DAS di lokasi tersebut.

Jadi berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menyatakan bahwa titik awal kejadian bencana murni faktor alam, yakni pergerakan geologi. Hadirnya ulah manusia yang menjadikan kondisi DAS kritis, menjadi semakin memperparah dampak negatif kejadian bencana ini. Pernyataan ini juga diperkuat pada hasil dokumentasi yang menunjukkan bahwa titik-titik awal kejadian longsor tidak terjadi pada areal lahan yang mengalami alih fungsi karena vegetasi di titik longsor hulu ini masih rapat. Kemudian jika kita meninjau tujuan penaataan ruang Kabupaten Luwu Utara, tercantum bahwa aspek lingkungan dan aspek bencana menjadi salah satu pijakan utama wilayah ini untuk melakukan pengembangan sektor agro dan kelautan. Namun realitanya, tata ruang Luwu Utara dalam kondisi realitasnya belumlah sesuai dari apa yang telah dicita-citakan. Seharusnya jika tata ruang Luwu Utara sudah menekanankan aspek kebencanaan, tingkat kesiapsiagaan akan nampak terlihat. Sehingga tidak salah jika dinyatakan juga bahwa terjadi inkonsistensi Penataan Ruang. Sejatinya, RTRW memang merupakan dokumen teknis namun dalam realitas pelaksanannya seringkali masih ditetapkan oleh kepentingan ‘politis’ yang hampir seringnya, masyarakatlah yang lagi-lagi menjadi korban utama. Belajar dari sini, maka penulis mempunyai poin pembelajaran bersama dari kejadian bencana Luwu Utara adalah sebagai berikut: Dokumen teknis tata ruang sering kali tidak menjadikan aspek geologi dan aspek geomorfologi sebagai pijakan dasar dalam merencanakan sebuah wilayah. Padahal idealnya, aspek geomorfologi dan geologi ini adalah basis bukan sekadar dijadikan sebagi data pendukung saja. Lemahnya pengawasan pemerintah dalam pengendalian ruang menjadikan pelaksanaan tata ruang akan longgar. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap rambu-rambu kelestarian lingkungan sehingga dalam hal ini, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi massif ke masyarakat terkait rambu-rambu dalam menjaga kelestarian lingkungan. Minimnya biaya APBN dalam menanggung pembiayaan pembangunan di tiap wilayah/kota sehingga pemerintah maupun masyarakat di wilayah/kota seringkali mencari jalan sendiri untuk mencapai derajat kesejahteraan. Ini juga yang biasanya menjadi pemicu terjadinya alih fungsi guna lahan, baik itu yang aktornya adalah birokrat dan korporat ataupun masyarakat itu sendiri juga. Perlunya pengelolaan SDA negeri secara mandiri agar pemasukan APBN bisa berdikari dan mampu menopang seluruh pembangunan hingga ke level daerah. Selama negeri ini tidak memiliki kemandirian dan visi politik yang jelas, maka selama itu pula negeri ini bergantung pada utang luar negeri. Padahal negeri ini adalah negeri kaya akan SDA. Namun sayangnya, penyerahan pengelolaan SDA negeri ini kepada korporat Asing-Aseng semakin menjadikan negeri ini terseret dalam arus neokolonialisme dan neoimprealisme.

Selengkapnya

Food Estate: Masa Depan Ketahanan Pangan?

Presiden Joko Widodo merencanakan pembangunan pusat lumbung pangan terintegritas (food estate) di bekas area pengembangan lahan gambut (PLG), lahan dimana proyek cetak sawah sejuta hektar era Presiden Soeharto pada tahun 1995 dibangun. Lokasinya berada 105 kilometer dari sisi selatan Kota Palangka Raya, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

 

Pada tahap awal, Bupati Pulang Pisau, Edy Pratowo menginformasikan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu menggarap lahan tersebut sebesar 165 hektare atau 11,3% dari luas total keseluruhan berkas area PLG sebesar 1,46 juta hektare.

 

Walau sudah ada titik terang untuk dilaksanakan, proyek lumbung pangan nasional ini masih memiliki beberapa hambatan, salah satuya mengenai konsep lumbung pangan yang akan dibangun. Pada rencana awal, lumbung pangan disepakai untuk dikembangkan komoditas tanaman padi dilahan eks PLG. Sedangkan dengan ditunjuknya Kementerian Pertahanan sebagai pemimpin proyek pada kunjungan Presiden di Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, 9 Juli lalu. Kementrian pertahanan mengusulkan  agar konsep lumbung pangan ini dibangun komoditas tanaman pangan strategis seperti singkog, di luar lahan eks PLG.

 

Tidak hanya itu, perbedaan konsep dari sisi pengelolaan dan model bisnis lumbung pangan masih dalam perdebatan. Apakah akan melibatkan  BUMN atau akan dikelola oleh sebuah badan khusus.

 

Dilain hal, dari beberapa kajian terdahulu dibangunnya konsep lumbung pangan berskala besar memiliki risiko yang besar untuk kembali menggarap kawasan yang dipenuhi lahan gambut tersebut.

 

Dari hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peneliitian, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Palangka Raya, pada Agustus 2018 diketahui bahwa kesesuian lahan pada area eks PLG masuk kedalam kesesuaian kelas S-3 yang artinya bahwa akan sangat sulit area eks PLG dikembangkan sebagai  lahan pertanian. Karena adanya potensi banjir pada saat musim hujan, dan potensi kebakaran lahan pada saat musim kemarau.

 

Namun, Hasil kajian berbeda dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun pada Mei-juni 2020. Diinformasikan dari 1,4 juta hectare  eks Lahan PLG, ada 210 ribu hectare lahan untuk kelas S-1 atau sangat layak bagi padi persawahan, kesesuaian S-2 seluas 226 ribu yang hanya sesuai untuk padi gogo dan palawija, sementara kesesuaian S-3 yang hanya cocok untuk perkebunan sebesar 325 ribu hektare.

 

Wakil Meneteri KLHK, Allue Dohong menyatakan bahwa kajian tersebut telah melalui tiga kali konsultasi publik, dimana yang pertama diadakan bersama perwakilan Komisi IV DPRD Kaukus Kalimantan, kedua Anggota DPD Kaukus Kalimantan, dan terakhir bersama perwakilan perguruan tinggi dan peneliti seluruh Kalimantan. “Secara umum mendukung” katanya.

 

Sementara, Dwi Andreas Santosa, Pakar Bitoeknologi Tanah dan Genetika, Institut Pertanian Bogor, mengatakan bahwa dia mendukung hasil kajian yang disimpulkan Bappeda Kalimantan Tengah. Dari pengalamannya menyusun AMDAL di tahun 1997 sebagai basis proyek PLG 1 juta hektar, disampaikannya bahwa sebagian  besar lahan eks PLG masuk ke kelas kesesuaian N (non-suitable) yang artinya sangat sulit melakukan pengembangan budidaya tanaman apapun disana. Menurutnya kegagalan proyek eks PLG pada era Soeharto sudah cukup menjadi bukti terhadap kebijakan yang seringkali menyalahi kaidah ilmiah.

 

Tapi, bukan berarti eks PLG tidak dapat dibudidayakan, hanya saja Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur dengan biaya yang luar biasa, disamping itu juga lahan-lahan tersebut harus rutin ditanami berahun-tahun sampai subur. Menurutnya, lahan tersebut sebaiknya dikembalikan menjadi hutan, karena membangun lumbung pangan di eks PLG bukan solusi jangka pendek menghadapi krisis pangan yang menurutnya semakin dekat.

Sumber: Tempo.co

Selengkapnya

Involusi Kesehjateraan Petani dalam Modernisme (Sebuah #Tanggapan)

Menarik bahwa dari sosio-arch kita melebar sedikit keunsur pendukungnya, dalam hal ini mengenai pengelolaan pertanian.  Garis besarnya adalah, Mengapa terjadi Involusi Kesejahteraan Petani / Involusi Pertanian.

Ini hal yang simple untuk dipikirkan, asal saja kita mau jujur melihat keuntungan dan kerugian dari Pertanian Tradisional dan Pertanian Modernisme.

Tetapi sebelum kita membahas itu, ada baiknya kita amati Involusi Pertanian yang terjadi di Indonesia. Saya membatasi bahasan ini pada scope Indonesia sebagai studi kasusnya, karena faktor-faktor pendukung industry pertanian di Indonesia sangat spesifik, dan agak sulit untuk ditinjau dari hanya beberapa perspektif.

Menurut saya sebenarnya kurang tepat kalau kita menganggapnya seperti pandangan Geertz bahwa itu terjadi karena peningkatan Jumlah penduduk pada komunitas petani dengan kondisi sumber daya yang terbatas, sehingga penghasilan penggarapan sawah semakin hari semakin sedikit yang diistilahkan shared poverty.

Begitu juga kalau kita mengambil pandangan Nirzalim dan Maliati yang mengatakan bahwa modernisme telah menyebabkan perubahan pada pola Produksi pertanian, dimana yang sebelumnya bersifat kolektif, dengan biaya Produksi yang murah, yang kemudian berubah seiring waktu dengan sistem upah (menambah biaya Produksi).

Menurut saya tidak sesederhana itu. Fenomena micronya memang seperti itu, tetapi kondisi macro seperti apa yang mengendalikan terjadinya perubahan itu, dan apakah perubahan itu adalah satu-satunya penyebab involusi pertanian, ternyata tidak juga.

Ada banyak faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kejadian Involusi Pertanian di Indonesia. Mari kita lihat beberapa ilustrasi.

Booming Pertanian pada era PELITA (Pembangunan Lima Tahun) disebabkan karena sejak April 1969 Pemerintah mencanangkan REPELITA (rencana pembangunan Lima Tahun) dimana semua sector menumbuh perekonomian sudah diletakkan rancangan Programnya sampai 30 tahun ke depan. Khususnya untuk Pertanian Booming mulai terjadi pada PELITA III dan PELITA IV, dimana kita lihat di Sulawesi Selatan Kabupaten-kabupaten berlomba-lomba mengadakan festival “Lapppo Ase” (Golden Harvest). 

Ini sangat jelas terjadi karena adanya campur tangan Pemerintah untuk membantu masyarakat Petani dalam hal Bantuan penegetahuan dan teknologi, Pengorganisasian, Tuntunan Manajemen, Jaminan Pemasaran dan Proteksi. Hasilnya swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Dimana inti rahasianya, nanti kita bahas.

Kalau kita Lebarkan konteks Pertanian dalam arti yang luas, maka itu mencakup juga:

1. Pertanian Rakyat

2. Perkebunan (Rakyat dan Perkebunan Besar)

3. Kehutanan

4. Peternakan (Rakyat dan Perusahaan)

5. Perikanan (darat dan laut)

Pada era PELITA I s/d PELITA IV semua sektor ini mendapat perhatian pemerintah dalam semua lini : Pemrograman, Pembukaan lahan, Permodalan, Bantuan IpTek, Pengorganisasian, Pembinaan, Jaminan Pasar, dan Proteksi.

Pada era ini Pengusaha, pemodal, bermain dibawah Kendali pemerintah, untuk menunjang semua lini di atas, termasuk meningkatkan eksport.

Kemudian masuk Era Reformasi, dimana kestabilan politik yang terjadi pada era sebelumnya menjadi rusak oleh suatu sebab (yang tidak saya uraikan disini). Seperti kita ketahui, ketika suatu Pemerintahan berada dalam kondisi itu, maka program-program kesejahteraan rakyat menjadi prioritas kesekian. Kalaupun didengungkan, maka itu lebih dengan tujuan propaganda Politik, bukan dengan tujuan yang seharusnya.

  

Kondisi ini berlangsung selama 30 tahun, yang diperburuk dengan kondisi bahwa Pengusaha, Pemodal tidak lagi bermain dibawah Kendali pemerintah, tetapi karena sistem Pilkada dan sistem Pileg membutuhkan dana yang besar, maka terjadi kondisi sebaliknya, Pemerintah, dengan otonomi daerah yang kebablasan cenderung bergerak dibawah kendali Pemodal. Pengusaha, Pemodal yang dimaksud disini adalah yang berkelas menengah sampai yang berkelas Raksasa.

Apa kemudian yang terjadi dalam kondisi seperti ini?

Tidak adanya rencana pembangunan jangka panjang yang langgeng, tidak ada Program kesejahteraan rakyat yang bisa berjalan langgeng, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, yang diakibatkan pergantian Pimpinan dan jajaran secara “bedol deso”, maka hasilnya adalah : 

- Tidak solidnya Pemrograman, 

- Pembukaan lahan oleh Pemodal Asing, 

- Permodalan model Kapitalis, 

- Tidak ada Bantuan IpTek yang massif

- Tidak ada Pengorganisasian, 

- Tidak ada Pembinaan Industri, 

- Tidak ada Jaminan Pasar, dan 

- Tidak ada Proteksi 

OK.. Kita kembali ke pengertian Involusi Pertanian, yaitu suatu kejadian dimana perubahan pola pengelolaan dan hasil Pertanian dengan semua sumberdayanya pernah berkembang, berevolusi ke suatu kondisi pengelolaan dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya, kemudian terjadi lagi degradasi pola pengelolaan dan hasil Pertanian yang kondisnya lebih buruk dari Kondisi sebelumnya.

Dari cerita di atas (yang sayang akurasi kebenarannya tidak didukung oleh data) dapat kita bagi Era Pertanian di Indonesia menjadi tiga bagian :

1. Era sebelum REPELITA, yaitu Era Pertanian Rakyat dengan pola pengelolaan secara Gotong Royong. Karena lahan masih tersedia maka hasil panen yang dikelola secara tradisional masih bisa mencukupi kebutuhan pangan. Sektor Perkebunan masih menggunakan manajemen Kolonial, dan masih OK, lengkap dengan Pabrik-pabrik mengolahan primernnya, sehingga eksport masih bisa berjalan.

2. Era REPELITA & PELITA, Adalah era dimana kemampuan Rakyat dalam bidang pertanian dan potensi pertanian di eksplore secara terencana. Pemrograman dan pelaksanaan disemua lini secara terpimpin oleh pemerintah menghasilkan swasembada pangan dan kesejahteraan petani secara merata.

3. Era REFORMASI, Adalah era dimana pemrograman dan pelaksanaan upaya peningkatan pertanian berupa eksplorasi potensi pertanian mengalami interruptus setiap kali terjadi pergantian kekuasaan politik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Daerah. Kita lihat misalnya Booming Jagung dan Ikan Tuna di Gorontalo pada era Fadel Muhammad, ternyata tidak mampu dikendalikan oleh Gubernur berikutnya dan berikutnya, karena adanya perbedaan kemampuan pengelolaan ditingkat nasional dan internasional.

Perbedaan Era 1, 2 & 3 adalah bahwa Pada Era 1 Pengelolaan pertanian berjalan secara Pra-Kapitalisme. Pada Era 2 Pengelolaan Pertanian berjalan dalam Kendali Pemerintah, sehingga hegemoni kapitalisme bisa terkendali dan tidak merugikan Rakyat. Pada Era 3 kondisinya terbalik, Pemerintah cenderung tidak mampu mengendalikan kapitalisme, sehingga hegemoni kapitalime bisa berjalan massif. Dan saat hegemoni kapitalisme mencengkeram suatu negara, maka selalu Rakyat yang akan menjadi korban, dalam konteks ini adalah masyarakat petani.

Sekarang kita melihat dua kutub.. Pra-Kapitalisme dan Kapitalisme. Awalnya Petani kita hidup cukup sebagai marhaen dengan dalam Kutub Pra-kapitalisme. Gotong royong cukup untuk menjawab semua permasalahan. Tetapi ketika kita berbicara tentang peningkatan Produksi, maka kita harus masuk ke konteks modernisme, dimana semua lini pengelolaan diatur secara tersistem. Dari sini kita cenderung tertarik ke Kutub Kapitalisme. Bagaimana agar kita bisa tetap berada di antara 2 kutub itu dengan tetap mengambil manfaat dari advantage masing-masing dan membuang disadvantage masing-masing. 

Ini membutuhkan Jawaban yang panjang lebar, tetapi singkatnya dapat kita katakan bahwa bentuk kerjasama KOPERASI masih merupakan solusi terbaik, yang belakangan ini kita lihat tidak lagi dibina seperti pada Era 2. 

Pembahasan diatas masih belum memasukkan faktor-faktor sub-system lainnya, seperti adanya Petani bermodal yang berubah menjadi tuan-tuan Kapitalis kecil, rentenir (kredit) alat pertanian, anti proteksi, kolusi, Investasi politik, jerat pinjaman luar negeri, dan sebagainya.

Selengkapnya